[eighteen] The definite advantage Soeharto obtained from this activation of territorial commands was the degree of electricity and army intelligence operations which the structure could execute, which kept Suharto ‘up to date’ with “any risk” even with the village amount.

Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]

Pasca reformasi 1998 lembaga intelijen menjadi sorotan berbagai kalangan. Fobia terhadap intelijen pada masa orde baru menuntut banyak pihak untuk melakukan reformasi intelijen.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun user lain selain consumer yang memeberikan planning dan path

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Cara-cara yang lebih cerdas dan menghargai hak asasi manusia dalam koridor pencarian informasi bagi consumer harus diterapkan dalam metode kegiatan/operasi inteijen.

Fears were being raised regarding the perform of BIN as being a Instrument for the political pursuits in the President.

Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.

Intelijen berfungsi sebagai pelopor perdamaian. Secara umum perdamaian antar negara yang sedang bertikai bisa diselesaikan jika antar negara tersebut mempunyai kesepakatan dan kesepahaman. Untuk menuju jalan kesepakatan dan kesepahaman diperlukan diplomasi. Seringkali jalur diplomasi untuk negara yang sedang bertikai menemui jalur buntu karena Moi masing-masing negara.

[30] Throughout the reign of President Abdurrahman Wahid, conflicts about ethnic troubles in Kalimantan and religious concerns in Maluku happened. My knowledge of currently being part of among the palace’s details resources at that time demonstrates the President lacked the help of legitimate details from the field, was not able to manage army manoeuvers that worsened the conflict by turning it into a business arena, and unsuccessful To optimize the influence of intelligence functions for prevention and development of typical situations. The picture in the President as being a defender of religious and ethnic minorities, capable to orchestrate reform, was ‘thwarted’ with the devices in The federal government businesses at that time.

15 unsur yang lain adalah kantor-kantor atau biro dalam departemen eksekutif federal. yang dipimpin oleh the Office in the Director of Countrywide Intelligence (ODNI), Badan Intelijen Nasional yang secara resmi tidak terdaftar sebagai anggota dari komunitas ini;

Dibutuhkan kerjasama antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan reformasi intelijen Indonesia yang lebih adaptif dan demokratis. Reformasi Intelijen Indonesia harus situs web terus diperkuat untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks.

Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.